Spp spm adalah. Uang Persediaan adalah uang muka kerja dari Kuasa BUN (KPPN) kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (revolving). Spp spm adalah

Surat permintaan koreksi tersebut wajib dilampirkan dengan: 1. 5) Interface rekapitulasi gaji. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanjaPenggantian UP (SPM-GUP) dapat dilakukan jika dana UP telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen). Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM)PPSPM melakukan pengujian SPP-LS dan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) paling lambat 5 hari kerja setelah dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar dari PPK; dan. SPM-GUP Nihil adalah surat perintah membayar. Diketahui UP suatu kantor/satker berjumlah Rp100 juta maka pernyataan dibawah ini yang benar adalah. Output: Dokumen SPP, SPM atau yang. SPM-Reksus adalah SPM dengan sumber dana DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan yang berasal dari PHLN dengan cara penarikan Reksus. Dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan/program Kementerian Negara/Lembaga, maka kepada Satker dapat diberikan Tambahan Uang Persediaan (TUP) untuk keperluan operasional dan non-operasional. 000,00. Klik tombol keluar untuk keluar dari menu ADK Data Pegawai Login menggunakan user operator SPP/SPM 1. Kelompok Bayar (Paygroup) adalah kodifikasi tipe­ tipe rekening dalam SPAN sebagai rekening. 109 -6- sebagai pertanggungjawaban atas TUP yang membebani DIPA. PEDOMAN URAIAN SPM YANG AKAN DIAJUKAN KEPADA KPPN: SPM-UP (Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan) Uang Persediaan merupakan uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan ke Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang. 50. SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara1 (satu) jam sejak ADK SPM masuk ke SPAN sampai dengan approval Kepala Seksi Bank, dengan prasyarat kondisi sebagai berikut: a. UP maksimal sebesar Rp200. 000. 000, b. 7 33. Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM, dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas. b. Dibawah ini kelengkapan Perubahan UP yang harus dilampirkan sebelum SPP diajukan ke penguji tagihan/penerbit SPM adalah…. Surat Setoran Pajak (SSP) Daftar Rekening Terlampir (penerima lebih dari 1 pegawai); ADK kirim pegawai pindahan (. Sebagai tahap lanjutan, SPM juga dibedakan menjadi 4 (empat) sesuai dengan jenis SPPnya, yaitu SPM UP, GU, TU dan LS. Jika SPM telah dibatalkan oleh KPPN, maka status SPM di modul PPSPM idealnya adalah "batal SPM". 42. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP. Bimtek Penatausahaan SPP, SPM dan SP2D Sesuai dengan Permendagri No. Biasanya, KPPN selaku pelaksana akan mengeluarkan sejumlah nominal uang untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan SPM untuk dan atas nama PA kepada BUN atas kuasanya berdasarkan SPP untuk melakukan PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 190/PMK. b. Penolakan SPM. Satuan kerja yang hendak melakukan perubahan atau Koreksi/Ralat atas SPM yang telah diterbitkan SP2Dnya oleh KPPN wajib berpedoman pada peraturan tersebut. Ketentuan pembuatan SPM Gaji Ketiga Belas adalah: Dasar pembayaran yang dicantumkan pada SPM Gaji Ketiga Belas tahun 2022 yaitu UU APBN 2022 dan DIPA Satker; Uraian SPM Gaji Ketiga Belas tahun 2022 menggunakan uraian “Pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 Untuk…. 36. Surat Perintah Membayar yang. 16 Segmen (RO, Komponen, Sub. Kuitansi. 2. 2010 ttg Pedoman SPP, SPP adalah: pelayanan minimal yang tersedia di kawasan perkotaan. 7. Tanda Terima Pembayaran. 6. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah SPM langsung kepada Bendahara Pengeluaran atau Penerima Hak diterbitkan oleh PA/KPA atau Pejabat lain yang ditunjuk atas dasar kontrak kerja, surat keputusan,surat tugas atau surat perintah kerja lainnya. Kepanjangan : Uang Pangkal (UP), SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi) Besaran Biaya : Berkisar antara 5. SPM Selesai/Retensi Dasar hukum pembayaran SPM LS Kontraktual dengan retensi adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 145/PMK. 10. Buka menu navigasi. 000 (lima puluh juta rupiah ) kecuali untuk pembayaran honorarium. Operator Bendahara adalah Bendahara Pengeluaran yang bertugas melakukan proses unggah dan monitoring ADK, Dokumen Elektronik dan LPJ melalui Aplikasi e- SPM. Surat permintaan koreksi tersebut wajib dilampirkan dengan: 1. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanjaSPM GUP adalah surat perintah membayar yang dipergunakan untuk menggantikan uang persediaan yang telah dipakai. Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah adalah dengan mempelajari prosedur-prosedur, diagram alir kerja ( flow work diagram ) dari sistem Informasi Akutansi Keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara. SPM Jaminan akhir tahun diajukan sebesar sisa pekerjaan yang belum diselesaikan atau perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan sampai dengan akhir tahun. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/bendahara pengeluaran. SPP Uang Persediaan (SPP-UP) Dipergunakan untuk mengisi uang persediaan (UP) tiap-tiap SKPD. pemeriksaan kesesuaian keluaran antara yang tercantum dalam dokumen perjanjian dengan keluaran yang tercantum dalam DIPA; Jika SPP dinyatakan sah dan lengkap 2017 akan dibualkan rancangan SPM oleh PPK-SKPD paling larrllat 2 hari kerja sejak SPP diterima. Jl. Monitoring dan Dispensasi SPD 1. Untuk membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS. Pada gambar diatas, yang akan dikoreksi adalah No. Perjanjian/kontrak dalam valas tidak dapat dikonversike dalam rupiah; b. disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran. Kuasa Pengguna Anggaran 3. pemeriksaan secara rinci kelengkapan dokumen pendukung SPP; c. SPP-UP, adalah dokumen yang dibuat/ diterbitkan oleh PPK untuk permintaan pembayaran UP. Surat Setoran Pajak (SSP) Daftar lampiran rekening. 1) Berdasarkan SPP-UP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, PPK-SKPD melakukan verifikasi dengan cara meneliti kesesuaian besaran UP dengan SK Kepala Daerah. 12. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk permintaan uang muka keija yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnyaTahun 2021, dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/PMK. SPM TUP Nihil Melewati TA 2020 : Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja. kemudian silahkan hapus SPM tersebut di user operator pembayaran di menu catat/ubah SPP dengan menginput kode jenis SPP SPM tersebut setelah muncul nomor SPM tersebut silahkan dihapus. Salah satu indikator kinerja pada pengukuran aspek efektivitas pelaksanaan anggaran adalah Retur SP2D sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian. KEP-66/PB/2013 yang berisi tentang standar Prosedur Operasional yaitu sebagai berikut: SP2D LS non gaji paling lama diproses. SP2D Retur yang selanjutnya disingkat SP2D-R adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pembayaran dana SP2D retur atas be ban rekening retur / rekening kas um um negara. djpb@kemenkeu. Yuk disimak ! Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari. Pengajuan SPM-TUP. Login menggunakan user operator SPP/SPM. Testing1. SK dari pejabat yang. Kepala Kantor. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang. Draft SPP dan SPM Nihil 30 menit SPM Nihil 10 JFU/petugas pengantar SPM menyampaikan berkas SPM UP/TUP Nihil ke KPPN SPM Nihil 1 hari Tanda terima 11 KPPN menerima dan mengkoreksi SPM UP/TUP Nihil, jika 'Ya' akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nihil dan mengirimkan ke BendaharaSPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. SPM Selesai/Retensi Dasar hukum pembayaran SPM LS Kontraktual dengan retensi adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 145/PMK. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian. Plh. 2) Memilih Jenis SPP. berdasarkan SPM. Klik uraian. Daftar rekapitulasi pembayaran Tunjangan/Honorarium. Perbedaan utama dari DPP dan SPP adalah pada waktu dan tujuannya. Yuk disimak ! Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari. Surat Permintaan Persetujuan Pembukaan L/C, selanjutnya disebut SPP Pembukaan L/C, adalah dokumen yang ditandatangani oleh PA/KPA sebagai dasar bagi KPPN untuk. Dana PNBP adalah dana yang dihimpundari mahasiswaberupa SPP, dana yang berasaldarimasyarakat, pemberdayaan fasilitas dan sumber lainnya yang dikelola dengan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). . MODUL PEMBAYARAN Modul Pembayaran adalah modul yang memproses Resume Tagihan (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan ke KPPN dalam rangka pelaksanaan pencairan dana APBN Output : Dokumen SPP, SPM atau yang dipersamakan ADK : ADK RT, ADK SPM atau yang dipersamakan. 33. id - Memasuki kuartal IV setiap akhir tahun anggaran, instansi pemerintahan dalam hal ini KPPN khusunya harus bersiap untuk menghadapi rutinitas akhir tahun, dimana melalui pembelajaran dari tahun-tahun sebelumnya, selalu terjadi penumpukan Surat Perintah Membayar (SPM). Jumlah Pengeluaran Bruto pada SPP/SPM adalah jumlah dari penghasilan sesuai SK ditambah dengan tunjangan pajak. Koreksi/Ralat SPM KOREKSI DATA TRANSAKSI PENGELUARAN. ini Gambar tersebut digunakan oleh Administrator dalam hal ini adalah Bagian Keuangan. 5. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan. 1)Koreksi/Ralat SPM. Proses perintah pencairan dana memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan. SPM-LS Belanja Pegawai. SPM Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat. 15. Pengertian dan Ketentuan dalam GUP : SPM-GUP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan uang persediaan yang telah dipakai. SPM Gaji Induk diterima oleh KPPN Kotabumi paling lambat tanggal 15 setiap bulan (atau hari kerja sebelumnya jika tanggal 15 adalah hari libur); Sesuai surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor S-1174/PB. Klik data SP2D yang akan dikoreksi. 000. Dalam hal 30 hari kalender berikutnya jatuh pada hari libur, maka batas pengajuan SPM GUP dimajukan, yaitu hari kerja terakhir sebelumnya. Penggantian UP (SPM-GUP) dapat dilakukan jika dana UP telah dipergunakan paling sedikit 50% (ima puluh persen). Selain tugas dan tanggung jawab di atas, PPSPM memiliki tugas untuk melakukan pengujian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang meliputi di bawah ini. Proses pencairan SPM selama di KPPN tidak dapat ditentukan. Tabel 1 Penerapan SPM Di UPTD Dinas Sosial Tahun 2019 – 2020 NO NAMA SPM 2019 LOKASI SATUANKetentuan dalam SPM-GUP Nihil SPM-GUP Nihil adalah surat perintah membayar penggantian uang persediaan nihil yang diterbitkan oleh PPSPM sebagai pertanggungjawaban UP dengan membebani DIPA Pembayaran yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada satu rekanan tidak boleh melebihi Rp. SPM Direkam pada Hari Jatuh Tempo SPP. Daftar Rincian. Penerbit SPM c. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan. disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara. kemenkeu. Perbedaan dari kedua jenis PPNPN tersebut adalah cara pembayarannya, yaitu PPNPN yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaiaan disertakan dengan PNS yaitu pada hari pertama bulan berkenaan dan penghasilan PPNPN yang diangkat oleh kuasa pengguna Anggaran/ pejabat pembuat. 3. Sisa UP pada akhir tahun anggaran disetor kembali ke rekening Kas Umum Daerah. 000,- . SPP-GUP (revolving) disampaikan sebelum. berdasarkan SPM. Pejabat Pembuat Komitmen d. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah SPM langsung kepada Bendahara Pengeluaran atau Penerima Hak yang. Multiple Choice. a. 05/2012 SPM Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TUP). dalam diklat ini adalah mampu a. Satuan kerja yang hendak melakukan perubahan atau Koreksi/Ralat atas SPM yang telah diterbitkan SP2Dnya oleh KPPN wajib berpedoman pada peraturan tersebut. 16. 1. 000. 109 -6- sebagai pertanggungjawaban atas TUP yang membebani DIPA. Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran TUP. menguji SPP-LS beserta dokumen pendukungnya. kompetensi dasar yang diharapkan dimiliki oleh setiap peserta adalah: a. Surat Pernyataan TUP. SPM PENGGANTIAN UANG PERSEDIAAN (SPM-GUP) No. SPP-GUP minimal sebesar Rp50. 4 Skema Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran PPKD 109 Gambar 8. 1 pt. SPM-TU, SPP-TU Arsip 4 Rupiah Dari PPKD Dari Bank Arsip Selesai n SPP. Edit. Koreksi Data adalah proses memperbaiki data transaksi tanpa mengubah data awal dan hasil koreksi membentuk history. SPTB adalah Surat Pertanggungjawaban Belanja 6. SPM Pengesahan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (SPM P BM DTP) SPM Pengesahan Pajak Ditanggung Pemerintah (SPM P BM DTP) SPM Pengesahan Hibah Langsung. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna. Secara umum, penerbitan. . . Nov 25, 2014 · Proses penerbitan SPM atau Surat Perintah Membayar adalah tahapan penting dalam penatausahaan pengeluaran yang merupakan tahap lanjutan dari proses pengajuan SPP. Surat Berharga Syariah Negara Berbasis Proyek (Project Based Sukuk). Jl. 00 waktu setempat; c. Ringkasan Kontrak. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA. Pengajuan SPM UP. Nah di artikel ini, kita bakal bahas sedikit tentang SPM. Untuk setiap jenis layanan yang diberikan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN, harus jelas tolok ukumya. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan. SAKTI Aplikasi. 05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN Mengapa. Dalam hal pertanggungjawaban UP yang dikelola, Satker harus mengajukan SPM GUP Nihil. baru dilanjutkan merekam SPP TUP. Surat Setoran Pajak (SSP) Daftar Rekening Terlampir (penerima lebih dari 1 pegawai); ADK kirim pegawai pindahan (. Sub Sistem Penerbitan SPP-TU. 4 belanja modal untuk pertama kali setiap kartu kredit dalam 1 bulan Rp. PPK. Untuk merekam SPP/SPM PTUP, silahkan lakukan langkah-langkah berikut : 1.